Hati Nurani dan Sanubari Jauh Lebih Penting Daripada Dokumen Lingkungan Hidup

Oleh: Yerri Noer Kartiko (Sekretaris Dinas lingkungan Hidup Kota Metro)

Dalam kerangka kerja (framework) izin lingkungan, yang di dalamnya terdapat dokumen lingkungan hidup, seperti dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Dokumen-dokumen ini selayaknya memenuhi ketentuan atau persyaratan norma, nilai dan etika ke-ilmiah-an, namun harus juga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel, dan yang terpenting adalah moral.

Namun demikian, dengan belum diterbitkannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Satuan Biaya Umum, baik untuk penyusunan atau pembuatan dan pemeriksaan atau evaluasi, baik dari tingkat nasional sampai dengan daerah, membuat dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas, kualitasnya sangatlah beraneka ragam, tergantung pada jumlah dana yang tersedia atau disediakan oleh para Pemrakarsa, Pemilik dan/ atau Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan. Hal inilah pula yang menjadi salah satu penyebab yang melatarbelakangi terjadinya beberapa kasus serupa dengan “pungutan liar” dan gratifikasi, yang kemudian terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) di beberapa daerah sebagaimana terungkap pada beberapa waktu yang lalu.

Selain hal tersebut di atas, banyaklah pula dokumen lingkungan hidup, yang bukan saja “kurang” memadai unsur-unsur ilmiah, namun tidak bisa pula diterapkan secara teknis praktis di lapangan, terkadang dokumen sebatas kumpulan tulisan yang menjadi dokumen untuk sekadar memenuhi persyaratan permohonan izin lingkungan. Hal ini pulalah yang menjadi salah satu penyebab yang melatarbelakangi fenomena yang saat ini, banyak sudah perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan hidup, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, eksploitasi sumber daya alam secara berlebih-lebihan tetap saja terjadi, dan sayangnya ketentuan tentang penjaminan atau asuransi lingkungan belum berjalan, pada akhirnya Pemerintah pula yang melakukan remediasi, mitigasi dan rehabilitasi.

Kondisi tersebut di atas, turut diperparah oleh masih belum optimalnya pembinaan dan pengawasan secara bertingkat dari Pemerintah Pusat terhadap satuan-satuan kerja penyelenggaraan perizinan, meskipun sesungguhnya terdapat mekanisme lisensi komisi atau sejenisnya.

Tanpa itu semua, menurut saya, hal yang paling urgent sebagai Pemilik, Penanggung Jawab, Pemrakarsa sebuah rencana usaha dan/ atau kegiatan adalah tanyalah terlebih dahulu pada lubuk hati yang terdalam, mintalah petuah atau nasihat pada sanubari sendiri, apakah usaha atau kegiatan yang akan dilakukannya akan berdampak positif atau negatif setidaknya terhadap lingkungan hidup, sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati dan non hayati.

Bila hati nurani dan sanubari yang menjadi panduan dan penuntut, maka tidak terjadi hal-hal sebagaimana kita bisa simak beberapa kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup seperti dalam film Semen versus Samin, Belakang Hotel, Rayuan Pulau Palsu, Kala Benoa. Namun juga akan lahir daerah-daerah baru ramah lingkungan dengan kearifan lokal, yang penuh nilai dan norma, petatah dan petuah yang dilestarikan dan tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dapat kita saksikan dalam film Kasepuhan Ciptagelar.[]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *