Revitalisasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam Konteks Pembangunan

Penulis: Yerri Noer Kartiko (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro)

Demokrasi itu bukan sekadar bebas mengkritisi namun juga memiliki keleluasaan mengungkapkan solusi, sekaligus memilih peran serta apa yang bisa dilakukan. Pada zaman demokrasi seperti saat ini, bangsa lebih butuh solusi daripada caci maki, butuh kerjasama bukan mencela. Ada batasan norma juga etika yang bukan sekadar ditoleransi namun juga dijaga, ada batasan nilai, adab, kesopanan dan kesantunan yang perlu dipertimbangkan, bahkan dalam Islam pun mengajarkan adab mengemukakan pendapat, berselisih paham dan sejenisnya.

Bila sekelompok mahasiswa di perguruan tinggi yang memberikan kartu kuning kepada Presiden, selanjutnya dibalas dengan perintah atau instruksi Presiden agar mahasiswa bersangkutan untuk pergi studi lapangan langsung menganalisis dan melakukan solusi-solusi alternatif yang applicable, lantas apa kira-kira yang akan diberikan oleh Pimpinan perguruan tinggi tersebut kepada kelompok masyarakat yang memberikan lampu hijau kepada salah satu mahasiswanya yang memproduksi sendiri film pendek bergenre adult 18+ yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu?

Polemik internal yang terjadi kemudian semoga bukan menjadi sebuah indikator kecil terjadinya ketidaksinergian di dalam tubuhnya sendiri atau cenderung menjadikan ketuanya sebagai martir belaka atau justru menunjukan ketidaksiapan untuk menjadi part of solution ketika saatnya nanti tiba untuk langsung terjun ke lapangan.

Mengapa kartu kuning kepada Presiden? Mengapa misalnya tidak ke Pemerintah Kota tempat perguruan tinggi tersebut berlokasi, yang dalam artikel tentang urban planning beberapa waktu lalu disebut sebagai daerah yang gagal menjadi Kota? secara praktis, rentang jarak, kendali dan komunikasi relatif lebih dekat. Bila kartu kuning tersebut disampaikan kepada Walikotanya, kira-kira balasan apa yang akan dianugerahi kepada kelompok mahasiswa tersebut? Barangkali akan diberikan kesempatan menjabat Walikota dalam rentang waktu sepekan seperti pernah terjadi di sebuah kota di luar negeri sana.

Mengapa kartu kuning tidak disampaikan kepada pimpinan partai politik-partai politik yang kader atau oknumnya bermasalah, khususnya terkait dengan tindak kasus pidana korupsi? Sebagai sebuah simbol ajakan untuk tidak memilih calon pejabat-pejabat politik yang diusulkan oleh partai politik dimaksud? Apakah kira-kira imbalan yang akan diberikan Partai Politik tersebut? Apakah diberikan golden ticket untuk bukan hanya menjadi kader partai namun langsung menjadi legislator pergantian antar waktu.

Bagi perguruan tinggi yang meniadakan atau menghapuskan program Kuliah Kerja Nyata, sepertinya perlu berpikir ulang untuk mengaktifkannya kembali, yang kemudian Kemenriset dan Dikti menerbitkan ketentuan dan peraturannya, agar mahasiswa dapat berkesempatan mengenali dan langsung melakukan solusi-solusi atas masalah yang dihadapi dalam dunia nyata di tengah-tengah masyarakat. Selain KKN, begitu juga dengan kerja praktek dan tugas akhir, berkoordinasi dengan Kementerian terkait dalam mengeksplorasi peta masalah berikut lokasinya di seluruh antero negara ini, sebagai pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *